JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi dalam sektor tekstil, item tekstil, sepatu, kemudian sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya ketika mengawasi rapat dengan jajaran Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) di dalam Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor bidang padat karya.
Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil juga item tekstil yang ketika ini mengakomodasi hampir 4 jt tenaga kerja juga mencatatkan ekspor tambahan dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus meninjau dari keseluruhan supply chain juga juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang dimaksud telah dilakukan,” kata Airlangga terhadap awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang di-dumping melalui tindakan anti-dumping. otoritas tentu akan membentuk semacam satgas, dalam mana ini akan dilaksanakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga mengupayakan agar sektor padat karya masuk di Proyek Penting Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan lalu prasarana insentif mampu segera diberikan. pemerintahan turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi di rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit pembangunan ekonomi dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini dapat ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja mampu tercipta lalu kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan sektor ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas pada waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini pasukan dari Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian lalu DEN sudah pernah bekerja sejenis untuk mempersiapkan hambatan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang jelas dan juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa saja segera disampaikan langkah-langkah. Artinya tak akan menurunkan rekomendasi-rekomendasi yang tersebut itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang dimaksud mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang tersebut sangat jelas juga sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan menurunkan korupsi, akan menciptakan lebih besar efisien, lalu akan merancang lingkungan perekonomian kita lebih banyak bagus,” tutur Luhut.
