JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mana menghapus kuota impor untuk beberapa komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi perekonomian yang mana progresif kemudian berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente lalu praktik tak sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat kemudian berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih tinggi efisien kemudian transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor bukan boleh dilepaskan begitu sekadar tanpa pengaman kemudian kebijakan penyeimbang. Negara masih miliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa produsen pada negeri tidak ada tergilas di kompetisi pangsa bebas yang tersebut belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bisnis nasional, teristimewa yang digunakan selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup sebab banjir barang impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan hanya saja bicara masalah membuka pintu, tapi juga perihal menyiapkan dapur sendiri. Menguatkan lapangan usaha substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengumumkan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun masih harus diarahkan secara strategis agar memperkuat ketahanan perekonomian nasional.
“Impor harus selektif dan juga bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang bisa saja diproduksi dalam di negeri. Kita bisa saja memperluas hubungan dagang, tapi tetap memperlihatkan dengan keberpihakan pada lapangan usaha dan juga petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil serta timbal balik. Jika Indonesia membuka bursa bagi barang negara mitra, maka akses pangsa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi lingkungan ekonomi dan juga keberpihakan terhadap pembangunan sektor nasional,” tandasnya.
