KEMPPKF 2026: Pertumbuhan Kondisi Keuangan 5,2-5,8%, Kurs Rp16.500-16.900/US$

Jakarta-Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan Kerangka Kondisi Keuangan Makro serta Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026 terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KEMPPKF merupakan awal dari rancangan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani menjelaskan, KEMPPKF disusun ke berada dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Ketegangan geopolitik, konflik dagang hingga tren tingginya suku bunga acuan yang dimaksud memberikan gejolak terhadap lingkungan ekonomi keuangan planet lalu berimbas ke Indonesia.

“Dengan gejolak yang tersebut sangat tinggi dan juga dinamis dan juga tantangan struktural pada pada negeri fokus menciptakan kemajuan maka kebijakan fiskal 2026 diarahkan mewujudkan kedaulatan pangan serta energi pada rangka menuju Negara Indonesia tangguh, mandiri, sejahtera,” ungkap Sri Mulyani di pidatonya, Selasa (20/5/2025)

“Kebijakan fiskal 2026 efektif selektif meredam berubah-ubah gejolak namun responsif,” tegasnya. otoritas akan melakukan stabilitas dunia usaha melalui diplomasi, perdagangan, negosiasi, deregulasi, perluasan bursa ekspor serta sinergi kebijakan fiskal.

Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,2-5,8%, dengan terus merawat daya beli masyarakat, mengupayakan metamorfosis dan juga reformasi dunia usaha di antaranya proses pengolahan lebih lanjut SDA dan juga perbaikan iklim penanaman modal kemudian SDM.

“Laju peningkatan ini berubah menjadi pondasi kuat untuk pertumbuhan mencapai 8% di beberapa tahun ke depan dengan terus tegas menuju Nusantara progresif 2045,” terangnya.

Berikut asumsi makro 2026