Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara tentang sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang digunakan sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR serta pemerintah mengkaji bersatu RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah dilakukan dijelaskan oleh Panja kemudian pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan pada konferensi pers sudah ada disebarkan hasil dari panja yang mana akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui pada Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Awal Minggu (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia belaka mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang dimaksud dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan apabila kemudian ada hal-hal yang digunakan kemudian tidaklah sesuai dengan apa yang dimaksud kemudian kami anggap itu tidaklah sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI serta Polri sebab dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI juga Polri.

Hal itu disampaikan Megawati di pidato kebangsaan di dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo dalam Ibukota Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, Ibukota Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang tersebut RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang dimaksud namanya ketika jadi satu, saya yang mana memisahkan, Presiden loh tidak Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang dimaksud diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang mana ingin menyetarakan TNI dan juga Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.