Ibukota – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Perekonomian yang digunakan dilakukan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih besar fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan status pada lapangan agar tak menghambat daya saing bidang nasional di dalam sedang persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku perniagaan serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan peningkatan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi substansi baku, tenaga kerja, serta rute produksi dari pada negeri yang mana digunakan di sebuah komoditas atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang terlibat di pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar lebih lanjut kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan berbagai manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih tinggi sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pemanfaatan produk-produk di negeri tidak hanya saja mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata mengenai nomor atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan kemudian teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada cuma menyokong sektor untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi lingkungan sektor lokal agar meningkat serta mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
