DKI Jakarta – Hamparan karpet berwarna lavender tampak mencolok menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (13/5).
BBC mengemukakan bahwa Arab Saudi telah lama mengubah warna karpet penyambutan merekan dari merah menjadi lavender sejak tahun 2021, dengan alasan bahwa warna baru itu terinspirasi dari warisan alamiah negara tersebut.
Namun, BBC juga mencatat bahwa bukanlah itu belaka perbedaan di penyambutan Trump bila dibandingkan dengan pendahulunya, Joe Biden.
Bila dahulu Biden–yang pernah berucap akan memproduksi Negara Kerajaan itu sebagai "paria"–hanya disambut regu delegasi yang dimaksud dikirim Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, maka Trump disambut secara secara langsung oleh sosok Sang Putra Mahkota Saudi itu sendiri ketika turun dari pesawat kepresidenan.
Agenda Trump pada kunjungan ke kawasan Timur Tengah tentu cuma tidaklah hanya sekali Arab Saudi, tetapi juga beberapa orang negara lainnya yaitu Qatar lalu Uni Emirat Arab. Lawatan ini merupakan kunjungan ke luar negeri kedua oleh Trump di dalam masa periode kepresidenan keduanya, pasca melayat prosesi pemakaman Paus Fransiskus ke Roma, April.
Pada masa periode kepresidenan pertamanya, Trump pertama kali melaksanakan lawatan luar negeri dengan mengunjungi Arab Saudi, mengubah tradisi di mana presiden Negeri Paman Sam sebelumnya biasanya mengunjungi Inggris Raya, Kanada, atau Meksiko sebagai negara pertama yang dimaksud dikunjungi.
Sedangkan di dalam Timur Tengah kali ini, Aljazeera melaporkan bahwa Trump mempunyai tujuan mengamankan kesepakatan perekonomian berskala besar juga menghasilkan kemajuan ke bidang diplomasi terhadap beberapa isu yang terkait erat dengan kawasan tersebut, seperti gencatan senjata Daerah Gaza kemudian normalisasi hubungan Saudi-Israel.
Namun, tujuan yang dimaksud berfokus terhadap kegiatan bisnis kemudian penanaman modal tampaknya lebih tinggi kentara terlebih mengingat status perekonomian Amerika Serikat yang digunakan pada waktu ini dilaporkan banyak media di keadaan memburuk, antara lain penurunan hasil Produk Domestik Bruto pada kuartal pertama 2025, yang mana pertama kalinya berjalan sejak tiga tahun lalu.
Di posisi lawatannya yang mana pertama, yaitu Arab Saudi, Trump mengunjungi KTT kegiatan bisnis Saudi-AS yang mana dihadiri beberapa jumlah pengusaha-miliarder dari Negeri Paman Sam, seperti Mark Zuckerberg, Larry Fink, Elon Musk, kemudian Sam Altman.
Setelah dari Saudi, Trump dijadwalkan berkunjung ke Qatar pada Rabu (14/5) juga akan mengakhiri kunjungan ke Uni Emirat Arab pada Kamis (15/5).
Investasi dalam AS-Keamanan Teluk
Peneliti kebijakan Timur Tengah Institut Internasional untuk Studi Vital di dalam Bahrain, Hasan Alhasan, menyatakan terhadap CNN bahwa negara-negara Teluk memenuhi kriteria yang mana tepat bagi Trump, yaitu komitmen untuk menginvestasikan triliunan dolar di sektor ekonomi Amerika Serikat dan juga membeli banyak sistem persenjataan AS.
Masih dari CNN, komentator urusan politik kegiatan ekonomi Arab Saudi, Ali Shihabi, menuturkan bahwa hal yang digunakan paling dicari negara-negara Teluk adalah "keamanan, keamanan, kemudian keamanan", di artian bahwa pemerintah di dalam kawasan yang dimaksud akan berupaya agar Amerika Serikat meyakinkan komitmen merawat keamanan juga stabilitas Teluk.
Salah satu contoh yang tersebut paling nyata dari timbal balik yang dimaksud adalah penandatanganan resmi kesepakatan perdagangan senjata senilai 142 miliar dolar Negeri Paman Sam (Rp2,35 kuadriliun) antara Amerika Serikat juga Arab Saudi, di dalam sedang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke negara tersebut.
Pernyataan dari Gedung Putih, Selasa, menyebutkan bahwa kesepakatan itu membuka akses bagi Arab Saudi terhadap peralatan pertahanan tercanggih kemudian layanan dari belasan firma pertahanan AS, yang akan membolehkan Amerika Serikat memasok peralatan untuk menguatkan kapabilitas angkatan udara dan juga antariksa juga pertahanan udara kemudian rudal Arab Saudi.
Gedung Putih juga menyatakan bahwa kesepakatan itu akan menguntungkan Arab Saudi antara lain dengan penguatan keamanan maritim dan juga pesisir, keamanan perbatasan, dan juga pembaruan sistem informasi kemudian komunikasi.
Tentu saja, tiada semuanya terkait murni dengan kesepakatan bisnis, akibat Trump pada Arab Saudi juga ternyata bertemu dengan Presiden Suriah, Ahmed Al-Sharaa. Trump juga sudah mengumumkan pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah, yang tersebut menandakan peluang reintegrasi Suriah sepenuhnya ke di sistem global.
Namun, meskipun langkah normalisasi itu didukung oleh Arab Saudi juga Turki, tetapi pada pada waktu yang digunakan bersamaan dikritik oleh Iran serta Israel, di dalam mana pemimpin Negeri Zionis itu, Benjamin Netanyahu menyatakan ketidaksetujuannya sebab adanya kegelisahan keamanan.
Beda haluan Trump-Netanyahu
Perbedaan pandangan antara Trump juga Netanyahu ini juga diperlukan untuk disorot oleh sebab itu bukanlah pertama kalinya antara keduanya berlangsung beda haluan.
NBC News mengutip ucapan dari Frank Lowenstein, mantan utusan Timur Tengah era pemerintahan Obama, yang mana menyatakan bahwa pihak tanah Israel awalnya mengira dengan terpilihnya Trump akan menciptakan merekan mendapat "cek kosong" untuk dapat menjalankan jadwal apa pun, tetapi ternyata Trump memiliki agendanya sendiri.
Lowenstein mengemukakan, Trump, yang sebelumnya mencabut pembatasan pengiriman senjata ke negeri Israel lalu menggalang pertempuran genosida di Gaza, pada masa kini tampaknya mengambil jalur yang dimaksud berbeda dari Netanyahu.
Saat Iran yang sedang tertekan akibat sanksi Amerika Serikat dan juga kehilangan banyak jaringan proksi regional, maka Netanyahu memandang ketika ini berubah menjadi kesempatan strategis untuk melancarkan serangan militer ke prasarana nuklir Iran. Namun, Trump ternyata tambahan memacu pendekatan diplomatik.
Trump sudah memberikan sinyal terbuka untuk bernegosiasi dengan Teheran, yang mana memproduksi frustrasi para pejabat Israel. Frustrasi itu juga bertambah sewaktu Trump menghentikan operasi militer Amerika Serikat terhadap kelompok Houthi yang dimaksud didukung Iran di Yaman, menyusul janji kelompok itu untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat dalam Laut Merah.
Keputusan yang disebutkan mengejutkan Israel, khususnya akibat terbentuk semata-mata berselang beberapa hari pasca Houthi menembakkan rudal ke dekat Bandara Ben Gurion, bandara utama Israel. Jangan dilupakan pula, bahwa dari kunjungan yang dimaksud dilaksanakan Trump ke kawasan Timur Tengah ini semuanya adalah dengan berkunjung ke negara-negara Arab, tetapi bukan ke Israel.
Penderitaan Palestina
Namun, harus setiap saat diingat bahwa mencuatnya perbedaan antara Trump serta Netanyahu juga bukan menurunkan sedikit pun penderitaan yang dialami warga Palestina terhadap aksi serangan brutal pasukan Zionis Israel.
Sejak Oktober 2023, telah lebih besar dari 52.800 warga Palestina, sebagian besar perempuan kemudian anak-anak, tewas akibat serangan brutal negeri Israel di dalam Gaza.
Hal itu permanen terus berlangsung (tanpa adanya langkah nyata dari Negeri Paman Sam untuk menghentikan genosida tersebut), walaupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu lalu mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, berhadapan dengan kejahatan konflik dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Gaza.
Saat Trump berada dalam berkunjung ke negara-negara Teluk, BBC melaporkan bahwa negara Israel kembali dengan kejam dan juga leluasa melakukan serangan udara yang tersebut menewaskan lebih besar dari 80 warga (termasuk puluhan anak-anak kemudian wanita) di dalam sepanjang Jalur Gaza, Selasa (13/5) di malam hari waktu setempat.
Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Kehumaniteran serta Koordinator Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher telah lama mendesak anggota Dewan Ketenteraman PBB untuk mengambil tindakan guna menghindari genosida di Gaza, juga menyerukan untuk negeri Israel untuk mencabut blokade terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Banyak pemerintahan serta merek yang mana miliki hati nurani dapat mengamati bahwa penutupan akses bantuan merupakan sebuah hukum kolektif yang digunakan kejam oleh tanah Israel terhadap warga Gaza, yang dimaksud mengakibatkan berbagai warga kelaparan, kekurangan nutrisi, dan juga bukan mendapatkan layanan medis dasar yang digunakan layak.
Tidak heran bila Fletcher mendesak negeri Israel untuk mencabut "blokade brutal” itu lalu mengizinkan para pekerja kemanusiaan menyelamatkan nyawa warga sipil.
Selain mengajukan permohonan negeri Israel untuk mencabut blokade yang mana telah terjadi berjalan lebih besar dari 10 pekan pada Daerah Gaza itu, Fletcher juga mengoreksi rencana Israel-AS untuk mengambil alih distribusi bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut.
Menurut beberapa orang media Amerika Serikat lalu Israel, Kabinet Security negeri Israel pada Hari Minggu (4/5) telah terjadi mengesahkan rencana pengiriman bantuan bagi warga Palestina di dalam wilayah pertempuran Kawasan Gaza melalui kontraktor keamanan swasta AS.
Rencana itu telah dilakukan ditolak oleh grup kemanusiaan dalam PBB yang digunakan menyatakan bahwa pihaknya "tidak akan berpartisipasi pada skema apa pun yang digunakan bukan mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan global yaitu ketidakberpihakan, independensi lalu netralitas".
Sejumlah warga Palestina yang tersebut diwawancarai jurnalis media Xinhua menyuarakan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap upaya tersebut, seraya menuduh Washington juga Tel Aviv melakukan langkah politisasi pengiriman bantuan ke sedang krisis kemanusiaan yang tersebut semakin parah.
Mohammed al-Ajrami, manusia pengungsi di Kawasan Gaza City, mengatakan, pengungsian paksa sejak awal konflik telah terjadi menyebabkan sejumlah warga mengalami kelaparan, kekurangan, lalu ketakutan. "Orang-orang dalam di sini tidaklah percaya pada inisiatif apa pun yang dimaksud melibatkan pihak-pihak yang digunakan mirip yang mana dia anggap bertanggung jawab berhadapan dengan penderitaan mereka," katanya sebagaimana disitir Xinhua.
Kunjungan "kosmetik"
Untuk itu, jangan heran bila ada kalangan yang berpandangan bahwa kunjungan Trump semata-mata sebagai urusan politik "kosmetik", lantaran tujuan yang dimaksud sebenarnya hanya saja lebih lanjut ditujukan terhadap mengamankan pembangunan ekonomi juga pelanggan persenjataan Amerika Serikat daripada mencapai stabilitas atau keadilan regional yang mana sesungguhnya.
Apalagi, masih banyak yang digunakan belum melupakan bahwa Trump mengatakan Wilayah Gaza sebagai "Riviera Timur Tengah" sambil mengusulkan relokasi massal warga Palestina, yang tersebut akibatnya berdampak menuai tuduhan pembersihan etnis—bukan pembangunan perdamaian.
Bila Negeri Paman Sam benar-benar tulus ingin dilihat sebagai pihak yang tersebut betul-betul melakukan peran yang dimaksud konstruktif guna mewujudkan perdamaian yang digunakan komprehensif, maka Negeri Paman Sam itu harus melakukan sebagai mediator yang digunakan konsisten juga netral, juga berhenti memilih satu negara berdasarkan favoritisme atau aliansi yang dimaksud telah dilakukan berjalan lama.
AS juga harus membantu tatanan internasional berbasis aturan, tidak berdasarkan prinsip transaksional berdasarkan siapa pihak yang tersebut membayar lebih banyak berbagai atau membeli lebih lanjut berbagai senjata. Dalam konteks Palestina, Amerika Serikat harus sepenuhnya menghentikan pengiriman senjata ke tanah Israel yang tersebut membantu terjadinya genosida pada Gaza.
Selain itu, Amerika Serikat harus menyokong langkah nyata untuk menggalang Solusi Dua Negara, dengan cara meminta-minta akuntabilitas pertanggungjawaban seperti menghentikan perluasan pemukiman oleh negara Israel juga menggalang penyelenggaraan kegiatan ekonomi pada wilayah Palestina, tidak belaka bantuan keamanan.
Perlu pula menyokong langkah rekonstruksi Wilayah Gaza juga pengerjaan kembali Suriah, Irak, kemudian Yaman, tentu belaka dengan masukan pihak lokal, legitimasi internasional, dan juga melakukannya berdasarkan tata kelola inklusif serta berinvestasi khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur, hingga energi hijau.
Dengan kata lain, penanaman modal yang penting dikerjakan adalah pada hal hubungan antarmasyarakat seperti pertukaran pendidikan, kerja mirip teknologi, juga inovasi iklim. Semua langkah itu juga harus dilaksanakan bukanlah pada kerangka dominasi, tetapi sebagai mitra yang tersebut berdialog dengan sehat juga rasional.
Kunci dari semua hal tersebut, yang dimaksud diperlukan dipelajari benar-benar juga meresap oleh pemerintahan Negeri Paman Sam diantaranya periode kepresidenan Trump ketika ini, adalah adanya konsistensi, kredibilitas, serta kerendahan hati.
Artikel ini disadur dari Trump, lawatan Teluk dan genosida Gaza: Antara stabilitas dan ambisi
